Beberapa tahun belakangan ini, saya sangat risau tentang praktik oligarki yang terjadi di dunia NGO di Indonesia. Praktik-praktik tersebut nampak nyata, dan seolah sudah menjadi hal lumrah. Saya tidak tahu apakah ini dunia NGO di seluruh dunia memang seperti ini, atau hanya terjadi di Indonesia, tapi saya merasa bahwa praktik-praktik tersebut sangat tidak adil.

Pengalaman di dua organisasi NGO menunjukkan bahwa untuk menarik dukungan (terutama finansial) dari lembaga donor, sebuah NGO harus memiliki koneksi yang kuat dengan orang-orang di  lembaga donor. Ada sebuah NGO XX baru yang didalamnya banyak aktivis muda, dan belum terkenal, yang gagasan-gagasan dan kegiatannya, menurut saya sangat menarik, dan signifikan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Namun lembaga tersebut tidak pernah mendapat dukungan dari funding agency. Satu-satunya dukungan finansial yang diperoleh tidak dari hasil kecermelangan gagasan, tapi lebih karena "pertemanan lama" salah seorang stafnya dengan salah satu program officernya (PO) yang bekerja di funding agency. Jangankan presentasi, untuk bertemu dengan PO pun susahnya setengah mati. Pernah suatu kali, akhirnya mereka diterima oleh salah seorang PO di sebuah funding agency terkenal yang berkantor di kompleks elit Jakarta Selatan, sebut saja mister X, namun karena tidak satupun dari kami yang mengenalnya secara dekat, gagasan mereka tidak diterima sama sekali. Malahan, dia menyarankan supaya mereka menemui orang lain, siapapun selain dia.

Sementara di tempat yang lain, ada sebuah NGO YY yang dari segi manajemen sangat buruk, dan beberapa gagasannya relatif tidak ada yang baru, namun selalu mudah mendapatkan dukungan finansial dari funding agency. Hal ini dikarenakan, salah satu direktur di NGO YY  memiliki koneksi yang kuat dengan beberapa funding agency yang ada di Jakarta. Bahkan dengan mister X tadi, cukup dengan mengangkat telpon untuk mengajukan sebuah dukungan finansial dan dua lembar desain proposal yang menurut saya tidak jelas gagasannya. Anehnya, proses yang demikian justru diterima dan proses pencairan dananya sangat cepat. Sunguh luar biasa.

Namun, tentu saja tidak semua funding agency berperilaku demikian. Ada funding agency yang menyeleksi sebuah desain proposal berdasarkan kriteria yang jelas dan prosesnya sangat terbuka. Misalnya, funding agency EU, yang menurut saya sangat baik dalam proses dukung-mendukung sebuah gagasan secara transparan.

Kejadian-kejadian seperti ini, kata teman-teman aktivis NGO yang lain merupakan hal yang lumrah. "Jangan berharap bisa melakukan sesuatu jika kamu bukan siapa-siapa," katanya. Sebagus apapun gagasan dan desain proposal kita, namun jika tidak memiliki koneksi, jangan berharap bisa mendapatkan dukungan finansial dari funding agency.

Teman lain yang bekerja sebagai konsultan di beberapa funding agency bercerita bahwa suatu kali dia bertugas untuk menyeleksi proposal-proposal yang masuk ke sebuah funding agency di Jakarta. Kriteria pertama yang dia gunakan untuk menyeleksi proposal tersebut adalah apakah dia mengenal atau tidak si pengirim proposal tersebut. Dia memilih proposal yang dikirimkan oleh NGO-NGO di mana dia kenal direktur atau staf-stafnya, kemudian baru menyeleksi proposal berdasarkan kualitas gagasan dari proposalnya.

Contoh lain dari praktik-praktik seperti ini bisa dilihat dari kasus melemahnya pamor sebuah NGO di Jakarta, yang konon pernah menjadi terbesar di Indonesia. Kata teman-teman, lemahnya NGO tersebut karena banyak funding agency yang tidak besedia memberikan dananya kepada NGO tersebut. Melemahnya kepercayaan funding agency kepada NGO tersebut dikarenakan hasil dri lobi-lobi sebagian orang, yang juga mantan staf NGO tersebut karena masalah perbedaan prinsip dengan kepengurusan yang baru. Alhasil, dalam waktu yang singkat, dari NGO tersebut nyaris kolaps. Jika dahulu NGO tersebut berhasil memperoleh dana hampir Rp. 10 milyar per tahun, tapi pada saat ini, untuk bayar listrik saja hampir tidak mampu.

Ini juga denger-denger dari cerita teman NGO, bahwa di dunia NGO juga ada mafianya. Ada sekolompok orang yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia NGO, yang bekerja, mendirikan, dan menjadi konsultan profesional dari NGO-NGO. Mereka ini memberikan konsultansi, baik dalam proses monitoring dan evaluasi, maupun proses seleksi proposal. Mereka ini mempunyai lingkaran jaringan dari hulu sampai hilir, misalnya ada yang bertugas mengeluarkan dana, dan ada yang bertugas menerima dana, dan sekaligus ada yang bertugas mengawasinya. Kemungkinan terjadinya konflik kepentingan di wilayah ini sangat besar sekali, dan akibat terburuknya adalah berputarnya dana dari funding agency di sekitar kelompok mereka.

Ketakutan saya akibat dari praktik-praktik seperti di atas adalah interpretasi tentang demokrasi, human rights, good governance, dan lain-lain hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja. Sampai sejauh ini belum ada bukti yang valid dari kekuatiran saya, namun kecenderungannya memang sangat besar. Mafia-mafia tersebut adalah penafsir tunggal dari gagasan-gagasan tentang pembaharuan masyarakat dan negara. Jika hasil tafsirannya memang tepat, saya kira tidak ada masalah, namun jika tidak tepat, sungguh celaka bangsa ini.