mashudi's blog

Catatan Lapangan: Sepuluh Tahun Pasca Konflik Komunal di Poso

Fri, 16 Oct 2009 11:52:20 GMT

Bulan Agustus tahun 2009 lalu merupakan tahun ke sepuluh setelah pertama kali peristiwa kekerasan meledak di Poso, yang kemudian disusul dengan insiden-insiden kekerasan yang menyebar di beberapa wilayah di sekitarnya. Akibat dari konflik tersebut telah mengakibatkan lebih dari 25.000 orang menjadi pengungsi dan diperkirakan lebih dari 1000 orang tewas. Setelah sepuluh tahun berlalu, dapat dikatakan bahwa konflik kekerasan telah berakhir. Paling tidak, hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya konflik kekerasan secara terbuka yang melibatkan massa dalam tiga tahun terakhir.

Namun demikian, situasi nir kekerasan tersebut perlu dilihat secara lebih kritis: Apakah situasi damai telah dicapai di Poso? Indikator-indikator apa yang digunakan untuk mengukur perdamaian yang dimaksud? Setidaknya ada tiga argumentasi mengapa konflik kekerasan sudah tidak terjadi lagi di Poso.

Pertama, seluruh stakeholder (pemerintah, aparatur negara, dan masyarakat sipil) turut mendukung dan terlibat dalam membangun perdamaian. Misalnya, pemerintah pusat untuk memfasilitasi inisiatif Perjanjian Malino dan pelaksanaannya, di mana seluruh peserta elit lokal, dan inisiatif masyarakat sipil untuk membangun rekonsiliasi di tingkat akar rumput dan membangun kehidupan di antara para korban.

Kedua, kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik telah jenuh dalam memerangi satu sama lain. Setelah peperangan antara dua komunitas yang terjadi hampir enam tahun lebih, tidak ada kelompok pemenang dalam konflik tersebut. Bahkan sebaliknya, kedua kelompok sama-sama mengalami kerugian yang luar biasa.

Ketiga, beberapa faktor penyebab terjadinya konflik telah berkurang. Beberapa kelompok-kelompok yang masih melakukan teror dan kekerasan karena menuntut penegakan keadilan bagi para pelaku kekerasaan dari pihak lawannya. Namun, setelah sekelompok orang di belakang teror dan kekerasan, terutama pada kasus mutilasi tiga siswi sekolah menengah ditangkap oleh polisi di satu sisi, dan pada pihak lawannya, hukuman mati terhadap Tibo dan kawan-kawannya dilakukan pada tahun 2007, kondisi keamanan telah meningkatkan secara bertahap.

Menurut John Galtung (1977), perdamaian lebih dari sekedar tidak adanya konflik kekerasan terbuka (negatif damai), dan mencakup berbagai hubungan sampai satu negara di mana bangsa-bangsa (atau kelompok dalam konflik) berhubungan secara kolaboratif dan mendukung (perdamaian positif). Dalam arti negatif, dapat dikatakan bahwa situasi keamanan di Poso relatif tercapai, namun dalam arti positif, situasi keamanan yang muncul masih menyisakan pertanyaan. Hal ini dapat dilihat dari kunjungan saya ke Poso pada bulan Juli dan Agustus 2009 lalu, yang ternyata masih ada beberapa persoalan, khususnya di antara para korban konflik dari dua komunitas.

Pertama, masih ada ketidaknyamanan di antara para pengungsi untuk kembali ke tempat asal. Beberapa penduduk masih memilih untuk tinggal di Tentena (suatu wilayah yang menjadi tujuan para pengungsi dari berbagai wilayah di Poso yang beragama Kristen yang terletak di dataran tinggi), daripada kembali ke tempat asal mereka karena alasan ketidaknyamanan dan ketakutan jika kembali ke tempat semula.

Kedua, meskipun tidak semua, sebagian masyarakat korban masih ada yang menyimpan rasa dendam terhadap para pelaku kekerasan. Beberapa aktivis kemanusiaan mengatakan kepada saya bahwa rekonsiliasi masih sulit untuk dilakukan karena masih ada korban yang menyimpan rasa marah ini. Sebagian dari mereka masih ingin menuntut balas atas kekerasan yang menimpa mereka dan keluarganya. Sesungguhnya, sesama korban dari kedua komunitas sudah dapat dan saling berinteraksi, tetapi para korban tersebut masih belum dapat berinteraksi dengan para pelaku kekerasan.

Kedua hal tersebut di atas, ternyata tidak disadari benar oleh Pemkab Poso. Mereka menganggap bahwa konflik sudah benar-benar dapat diselesaikan. Kesalahan yang dilakukan pemerintah adalah karena mereka tidak membuat program pembangunan yang menfokuskan masyarakat paska konflik. Hal ini dapat dilihat dari fokus pembangunan Pemkab Poso yang menitikberatkan sektor kemananan. Misalnya, kajian yang dilakukan oleh Kesbang Politik dan Linmas menyatakan bahwa pemberdayaan sistem intelijen daerah melalui Kominda (Komite Intelijen Daerah), melakukan penertiban penduduk, pengorganisasian keamanan masyarakat. Program-program tersebut dianggap lebih penting daripada melakukan pemberdayaan masyarakat korban konflik yang merupakan vulnerable groups.

Memang disebutkan bahwa rekonsialiasi dan harmonisasi merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Pemkab Poso, namun, dalam praktiknya, program yang djalankan hanya bersifat formal, tanpa menyentuh persoalan yang lebih substansial. Disebutkan dalam Anggaran Perencanaan Dan Belanja Daerah (APBD) 2008, pemerintah telah menganggarkan dana yang besar dan dianggap hanya menghambur-hamburkan uang. Misalnya, untuk program pemberdayaan Hansip sebanyak Rp. 8.5 miliar, yang sebagian besar digunakan untuk pelatihan dan biaya seragam.

Selain pemborosan, banyak program pemerintah yang ditengarai penuh dengan praktik korupsi. George Aditjondro dalam makalahnya yang berjudul "Kerusuhan Poso dan Morowali, Akar Permasalahan dan Jalan Keluarnya" (2004) menganggap bahwa salah satu faktor penyebab konflik yang berkepanjangan di Poso adalah kepentingan ekonomi para elit, yang penuh dengan nuansa korupsi yang tidak pernah diusut secara tuntas. Penanganan kasus-kasus korupsi pernah diupayakan melalui pembentukan Pansus Dana Recovery oleh DPRD Kabupaten Poso. Dalam pansus tersebut sempat dibahas mengenai program-program yang dilakukan pemerintah menggunakan biaya yang terlalu besar dan diduga terjadi duplikasi anggaran, karena dalam APBD, kegiatan tersebut juga dianggarkan. Namun, sampai sekarang tidak ada tindak lanjut untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi tersebut ke pengadilan.

Program-program lain yang juga dianggap tidak tepat sasaran karena hanya mengedepankan formalitas. Contohnya adalah pembuatan website Pemkab Poso, pembuatan forum-forum pertemuan dan pengadaan barang-barang yang tidak selalu terkait dengan pengelolaan konflik namun menghabiskan dana yang sangat besar.

Di level masyarakat, paling tidak terdapat dua perkembangan yang cukup mengkhawatirkan.

Pertama, terjadinya perubahan sosial keagamaan di Poso. Sebelum konflik, Al khairat merupakan organisasi keagamaan yang mendominasi umat Islam di Poso. Namun paska konflik, muncul kelompok keagamaan lain, yang ditengarai membawa pemikiran Wahabisme (selanjutnya untuk mempermudah disebut 'Kelompok Wahabi', yaitu sebuah sekte, dinisbahkan kepada Muhammad bin Abd al-Wahhab, seorang sarjana dari Arab Saudi abad ke-18, yang menganjurkan untuk membersihkan Islam dari apa yang dianggap inovasi dalam Islam). Kehadiran kelompok agama baru ini dapat memicu persoalan baru di Poso, yaitu munculnya kontestasi antar kelompok beragama (Islam). Beberapa pimpinan agama (Islam) yang sudah lama eksis di Poso merasa terancam dengan keberadaan 'Kelompok Wahabi' yang menyebar dengan cepat dengan sumber dana yang tidak diketahui asalnya. Kontestasi mengenai pemegang otoritas keagamaan akan semakin meningkat di masa-masa yang akan datang.

Selain itu, Kelompok Wahabi ini sangat berpotensi membawa ajaran yang menganjurkan kekerasan. Kelompok ini mencela praktik-praktik keagamaan lokal yang merupakan interpretasi ulama lokal atas ajaran Islam. Padahal, banyak praktik-praktik keagamaan di Indonesia yang mengadopsi adat dan budaya local dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Meskipun tidak sama, Kelompok Wahabi juga diasosiasikan memiliki hubungan dengan Al-Qaeda, yang cenderung menggunakan kekerasan yang sangat ekstrim. Pada awalnya, mereka mengklaim bahwa kedatangannya ke Poso adalah dalam rangka melindungi umat Islam, namun pada akhirnya turut terlibat dalam penyerangan-penyerangan beberapa komunitas Kristen karena menganggap bahwa Poso adalah arena perang.

Kedua, terjadi konflik kepentingan antara elit politik di Kabupaten Poso. Konflik antara Bupati Poso, Piet Inkiriwang dengan Ketua DPRD Poso, Pelima telah menghiasi media lokal di Sulawesi Tengah selama beberapa bulan terakhir. Banyak gagasan pembangunan di Poso menjadi terabaikan karena konflik tersebut: gagasan yang diajukan oleh eksekutif cenderung dimentahkan oleh pihak legislatif begitu pula sebaliknya. Semula Piet Inkiriwang dan Pelima berada dalam partai yang sama, yaitu Partai Damai sejahtera (PDS) Kabupaten Palu. Namun dalam perjalanannya, Inkiriwang berpindah haluan ke Partai Demokrat, sedangkan Pelima tetap berada di partai tersebut. Kemungkinan konflik tersebut akan segera berkurang dengan terpilihnya Pelima sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Namun yang perlu dicatat, tahun 2010 akan diadakan Pilkada Bupati Poso, di mana Inkiriwang dikabarkan akan maju lagi. Dimungkinkan, konflik antar elit berkaitan dengan perebutan kekuasaan masih akan terjadi.

Dari uraian di atas, dapat ditarik poin-poin penting terkait dengan pembangunan perdamaian di Poso. Pertama, konflik Poso belum benar-benar selesai karena faktor-faktor penyebabnya belum diselesaikan. Kedua, munculnya kelompok agama garis keras di Poso merupakan ancaman terhadap pembangunan yang perlu diwaspadai. Ketiga, pemerintah daerah perlu lebih peka dan membuat program pembangunan perdamaian yang lebih bersifat substansial dan mengurangi program-program yang bersifat seremonial.

mashudi noorsalim @2009

THERE�S MORE TO INTERFAITH CONFLICT THAN RELIGION

Thu, 04 Oct 2007 09:23:28 GMT

Jakarta - Conflict in the central part of Sulawesi, one of the four largest islands in Indonesia, has been ongoing since 1998. Between 1998 and 2001, over 1000 people were killed and more than 100,000 were displaced in the fighting. Pockets of violence still erupt, conflict resolution attempts have failed, and the root of the problem has unfortunately never been properly addressed.

Around the world, this conflict is generally viewed as faith-based, occurring primarily between Muslims and Christians. As such, it becomes an interesting study in the causes of interfaith conflict, with possible lessons for other cases around the world.

Today�s conflict in Central Sulawesi is the culmination of several events that have occurred since the 1970s. As a result of the government�s transmigration policy, predominantly Muslim economic migrants were settled in the area, upsetting the existing religious demographics and creating competition over scarce jobs, resources and political power.

Tensions increased between local and migrant communities in the 1980s, largely along Muslim and Christian lines. By the 1990s, migrants were in control of many sectors of the society and local Christians felt marginalized in the government, arguing that they had been denied strategic posts.

In response to the widespread outbreak of violence between 1998 and 2007, the government got involved to help resolve these conflicts. It facilitated the Malino Agreement on February 12, 2002, bringing together 24 Christian and 25 Muslim delegates and urging them to use their influence to stop the ongoing violence. The government also rebuilt houses of worship that were destroyed in the conflict, evacuated and relocated refugees, and provided social rehabilitation services.

However, these attempts by the government failed for two main reasons. First, the assumption was that religion was at the core of the conflict. Although the Central Sulawesi conflict contained a religious element, it was actually triggered more by an economic imbalance as Muslims become wealthier than Christians as a result of their access to government jobs, resources and power.

Second, conflict resolution efforts were led by the central government, which judged the intensity of the conflict from a distance without fully understanding the unique characteristics of the context at the local level.

Today, tension and regular organised attacks continue in Central Sulawesi. A change in the way conflict resolution takes place in Indonesia is needed. It is time to involve all parties and to use a combination of top-down and bottom-up approaches. All stakeholders should be politically empowered to reconcile violent conflicts in a more productive manner, relying less on military strength and more on building a strong civil society.

Social interventions, such as lobbying, conflict management, dialogue and peace campaigns conducted through the media and in schools are needed to involve all parts of the community in the peace building process. Journalists, non-senior government officials and other such groups can help liaise between the political elite and the rest of society. In addition, grassroots groups should be given conflict resolution and capacity-building training so that they are prepared to anticipate and mitigate violent outbreaks.

The root causes of the conflict also need to be addressed. The government must provide access to economic resources and positions of political influence in Central Sulawesi that have been dominated by the Muslims over the past few decades. The government must also be involved in upholding a just and fair legal system, and increasing the capacity of law enforcement, as well as the community�s awareness of the law.

In addition, we can apply Nelson Mandela�s credo � �There is no future in South Africa without forgiveness� � to the reconciliation process in Central Sulawesi. A contextualized version of the Truth and Reconciliation Commission (TRC) in South Africa might be an appropriate mechanism to introduce fair official investigations, such as publicly revealing the perpetrator, formal forgiveness processes, amnesty for the perpetrator, and rehabilitation for the victim. Such reconciliation practices are universal. Among Arabs, the process is called sulh (settlement) and musalaha (reconciliation), and among Jews, the act of teshuva involves expressing regret and confessing one�s crime, which ultimately leads to restitution. Likewise, in Christianity, reconciliation involves confession and acknowledgement of one�s sin, followed by penance.

Learning from the factors hindering the experience of Central Sulawesi provides both guidance and warnings for those working to address conflict in other parts of the world that may at first glance appear to be based in religion.

###

* Mashudi Noorsalim is a researcher and peace facilitator for the Peace Building Institute (Institut Titian Perdamaian) in Jakarta. His email is mashudi@gmail.com. This article is distributed by the Common Ground News Service (CGNews) and can be accessed at www.commongroundnews.org.

Source: Common Ground News Service (CGNews), 02 October 2007, www.commongroundnews.org
Copyright permission has been obtained for publication.

Cerita tentang dunia NGO

Mon, 09 Jul 2007 03:58:31 GMT

Beberapa tahun belakangan ini, saya sangat risau tentang praktik oligarki yang terjadi di dunia NGO di Indonesia. Praktik-praktik tersebut nampak nyata, dan seolah sudah menjadi hal lumrah. Saya tidak tahu apakah ini dunia NGO di seluruh dunia memang seperti ini, atau hanya terjadi di Indonesia, tapi saya merasa bahwa praktik-praktik tersebut sangat tidak adil.

Pengalaman di dua organisasi NGO menunjukkan bahwa untuk menarik dukungan (terutama finansial) dari lembaga donor, sebuah NGO harus memiliki koneksi yang kuat dengan orang-orang di lembaga donor. Ada sebuah NGO XX baru yang didalamnya banyak aktivis muda, dan belum terkenal, yang gagasan-gagasan dan kegiatannya, menurut saya sangat menarik, dan signifikan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Namun lembaga tersebut tidak pernah mendapat dukungan dari funding agency. Satu-satunya dukungan finansial yang diperoleh tidak dari hasil kecermelangan gagasan, tapi lebih karena "pertemanan lama" salah seorang stafnya dengan salah satu program officernya (PO) yang bekerja di funding agency. Jangankan presentasi, untuk bertemu dengan PO pun susahnya setengah mati. Pernah suatu kali, akhirnya mereka diterima oleh salah seorang PO di sebuah funding agency terkenal yang berkantor di kompleks elit Jakarta Selatan, sebut saja mister X, namun karena tidak satupun dari kami yang mengenalnya secara dekat, gagasan mereka tidak diterima sama sekali. Malahan, dia menyarankan supaya mereka menemui orang lain, siapapun selain dia.

Sementara di tempat yang lain, ada sebuah NGO YY yang dari segi manajemen sangat buruk, dan beberapa gagasannya relatif tidak ada yang baru, namun selalu mudah mendapatkan dukungan finansial dari funding agency. Hal ini dikarenakan, salah satu direktur di NGO YY memiliki koneksi yang kuat dengan beberapa funding agency yang ada di Jakarta. Bahkan dengan mister X tadi, cukup dengan mengangkat telpon untuk mengajukan sebuah dukungan finansial dan dua lembar desain proposal yang menurut saya tidak jelas gagasannya. Anehnya, proses yang demikian justru diterima dan proses pencairan dananya sangat cepat. Sunguh luar biasa.

Namun, tentu saja tidak semua funding agency berperilaku demikian. Ada funding agency yang menyeleksi sebuah desain proposal berdasarkan kriteria yang jelas dan prosesnya sangat terbuka. Misalnya, funding agency EU, yang menurut saya sangat baik dalam proses dukung-mendukung sebuah gagasan secara transparan.

Kejadian-kejadian seperti ini, kata teman-teman aktivis NGO yang lain merupakan hal yang lumrah. "Jangan berharap bisa melakukan sesuatu jika kamu bukan siapa-siapa," katanya. Sebagus apapun gagasan dan desain proposal kita, namun jika tidak memiliki koneksi, jangan berharap bisa mendapatkan dukungan finansial dari funding agency.

Teman lain yang bekerja sebagai konsultan di beberapa funding agency bercerita bahwa suatu kali dia bertugas untuk menyeleksi proposal-proposal yang masuk ke sebuah funding agency di Jakarta. Kriteria pertama yang dia gunakan untuk menyeleksi proposal tersebut adalah apakah dia mengenal atau tidak si pengirim proposal tersebut. Dia memilih proposal yang dikirimkan oleh NGO-NGO di mana dia kenal direktur atau staf-stafnya, kemudian baru menyeleksi proposal berdasarkan kualitas gagasan dari proposalnya.

Contoh lain dari praktik-praktik seperti ini bisa dilihat dari kasus melemahnya pamor sebuah NGO di Jakarta, yang konon pernah menjadi terbesar di Indonesia. Kata teman-teman, lemahnya NGO tersebut karena banyak funding agency yang tidak besedia memberikan dananya kepada NGO tersebut. Melemahnya kepercayaan funding agency kepada NGO tersebut dikarenakan hasil dri lobi-lobi sebagian orang, yang juga mantan staf NGO tersebut karena masalah perbedaan prinsip dengan kepengurusan yang baru. Alhasil, dalam waktu yang singkat, dari NGO tersebut nyaris kolaps. Jika dahulu NGO tersebut berhasil memperoleh dana hampir Rp. 10 milyar per tahun, tapi pada saat ini, untuk bayar listrik saja hampir tidak mampu.

Ini juga denger-denger dari cerita teman NGO, bahwa di dunia NGO juga ada mafianya. Ada sekolompok orang yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia NGO, yang bekerja, mendirikan, dan menjadi konsultan profesional dari NGO-NGO. Mereka ini memberikan konsultansi, baik dalam proses monitoring dan evaluasi, maupun proses seleksi proposal. Mereka ini mempunyai lingkaran jaringan dari hulu sampai hilir, misalnya ada yang bertugas mengeluarkan dana, dan ada yang bertugas menerima dana, dan sekaligus ada yang bertugas mengawasinya. Kemungkinan terjadinya konflik kepentingan di wilayah ini sangat besar sekali, dan akibat terburuknya adalah berputarnya dana dari funding agency di sekitar kelompok mereka.

Ketakutan saya akibat dari praktik-praktik seperti di atas adalah interpretasi tentang demokrasi, human rights, good governance, dan lain-lain hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja. Sampai sejauh ini belum ada bukti yang valid dari kekuatiran saya, namun kecenderungannya memang sangat besar. Mafia-mafia tersebut adalah penafsir tunggal dari gagasan-gagasan tentang pembaharuan masyarakat dan negara. Jika hasil tafsirannya memang tepat, saya kira tidak ada masalah, namun jika tidak tepat, sungguh celaka bangsa ini.

Selamat Jalan Pak Koes

Wed, 14 Mar 2007 08:20:24 GMT

Saya tidak memiliki kesempatan banyak untuk mengenal beliau lebih dekat, karena sewaktu menjadi mahasiswa, pak Koes sudah menjadi dosen terbang yang sangat sibuk. Tapi saya merasa beruntung karena pernah mewawancarai pak Koes pada tahun 1995. Ketika itu, para senior di Balairung meminta saya bersama wuwun untuk mewawancarai pak Koes mengenai gerakan mahasiswa. Saya grogi sekali, karena iItu adalah pengalaman pertama kali melakukan wawancara dalam hidup saya. Saya takut menanyakan pertanyaan yang salah atau ada istilah-istilah yang saya tidak tahu. Apalagi, dia adalah mantan rektor. Bayangan saya waktu itu adalah galak, birokratis, dan karena pak Koes orang sibuk, pasti tidak akan melayani saya. Namun di luar dugaan, pak Koes menerima kami dengan ramah di rumahnya di Timoho. Pertanyaan-pertanyaan kami juga dijawab dengan panjang lebar, bahkan sampai sulit memotongnya pembicaraannya. Wawancara yang direncanakan hanya satu jaman molor hingga dua jam lebih. Saking asyiknya pak Koes bercerita, kami tidak berani memohoh ijin pulang, karena kami juga ingin mendengarkan pengalaman-pengalaman pak Koes. Wawancara dihentikan setelah pak Koes diingatkan entah asistennya atau anaknya, untuk mengajar pada sore itu. Meskipun hanya beberapa jam, saya beruntung pernah mendengarkan suaranya, bertemu muka secara langsung, dan tentu saja diberi hidangan kue dan minuman di rumah pak Koes. Setelah pengalaman itu, saya menjadi lebih percaya diri melakukan wawancara dengan narasumber lain.

Ikut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya pak koes. Selamat jalan pak Koes. Semoga pak Koes ditempatkan bersama para nabi dan orang soleh di surga.

Tahun Baru dan Acara TV

Sun, 07 Jan 2007 08:17:12 GMT

Saya tidak pernah berusaha memaknai tahun baru sebagai tahun yang istimewa. Seperti tahun-tahun sebelumnya, saya tidak merayakannya. saya percaya, setidak-tidaknya berusaha mempercayai bahwa hari itu adalah hari biasa saja. Tahun baru atau bukan, dia tetap seperti hari biasa: matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, satu hari masih berjalan 24 jam, kadang hujan kadang terang. Pokoknya, hari itu adalah hari biasa. Hanya saja, orang-orang itu yang menandai hari-hari yang seharusnya biasa saja dengan angka-angka, memberinnya nama, dan kemudian memberinya makna tertentu. Kalau tidak salah, Seno Gumira pernah menyinggung masalah ini dalam sebuah tulisannya yang saya lupa baca dimana. Ya, orang-orang lah yang memberinya makna dan mengasosiasikan kepada peristiwa-peristiwa dan ingatan-ingatan tertentu supaya hari tertentu dapat menjadi acuan, mengingatkan, atau sekedar merayakannya dengan pesta dan tentu saja libur dari rutinitas kerja yang bikin pecah kepala.

Tapi sejujurnya, saya tidak pernah benar-pernah paham kenapa tahun baru begitu dirayakan sebegitu dahsyatnya. Hampir orang-orang di seluruh negara di dunia merayakannya, menyambutnya dengan harapan-harapan tertentu. Begitu banyak uang dibelanjakan pada momen itu. Televisi menyambutnya dengan membuat acara spesial dengan biaya yang lebih mahal dari hari biasanya. Bahkan ada orang yang rela menghabiskan tabungannya selama satu tahun untuk menikmati hari yang justru sering turun hujan itu. Ada juga yang mengambil kesempatan untuk berlibur ke tempat-tempat wisata, atau sekedar merayakan suatu ketiadaan. Memang ada sebagian orang memaknai tahun baru sebagai bahan refleksi akan hidupnya di masa yang lalu. Melupakan masa lalu, dan menyongsong masa depan yang lebih baik.

Beberapa hari sebelum tahun baru, secara tidak sengaja, saya melihat beberapa acara di beberapa stasiun televisi dengan topik yang sama, yaitu ramalan oleh para paranormal atau cenayang tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi tahun 2007. Dan celakanya, pertanyaan yang diajukan oleh para presenter juga hampir seragam, yaitu kans tentang perceraian selebritis. Sungguh unik fenomena ini. Jika dilihat dari latar belakang para pengelola televisi yang sebagian besar adalah sarjana, yang artinya dididik dengan cara moderen, dan tentu saja diberi alat atau metode untuk mengukur segala sesuatu dengan cara yang rasional, tapi justru malah menjual hal-hal yang irasional. Apakah acara semacam ini dianggap laku dijual? Atau memang para pengelola televisi ingin membawa misi ramalan tertentu? Atau apa motivasi mereka?

Saya yakin, bahwa motivasi para pengelola televisi itu adalah karena acara semacam itu laku dijual, dan merupakan mesin penghasil uang yang besar. Apakah acara semacam itu benar-benar disukai penonton di Indonesia atau tidak, itu tidak penting, tapi yang jelas, ada banyak perusahaan yang bersedia mensponsori acara itu dengan memasang iklan. Ideologi 'ratingisme' adalah asas satu-satunya yang dianut dalam dunia pertelevisian saat ini. Kemudian, tiba-tiba saya ingin menghubungkan fenomena ini dengan kapitalisme: ini adalah efek dari apa yang disebut dengan kapitalisme. Isme ini mempercayai bahwa dengan modal yang sedikit berusaha untuk mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Mau tidak mau, para pengelola televisi itu harus menjalankan prinsip yang sama, setidak mutu apapun, jika menghasilkan uang, maka barang itu harus dijual. Celakanya, televisi ditonton oleh jutaan orang dari berbagai latar belakang dan masalah yang berbeda. Mereka tidak peduli apakah dampaknya negatif atau positif di masyarakat.

Itulah dilema kapitalisme. Di satu sisi mengagungkan rasionalitas, tapi disisi lain merendahkan rasionalitas manusia. Saya bukannya menolak sama sekali kapitalisme, karena pada kenyataannya kita tidak bisa menolaknya, tapi ada prinsip-prinsipnya yang saya tidak bisa terima. Setidak-tidaknya, saya bisa dapat barang dan pelayanan yang baik karena prinsip kompetisinya. Tapi di Indonesia, kapitalisme justru membawa dampak buruk. Dalam kasus acara-acara televisi misalnya, justru pemirsa atau konsumen justru menjadi ajang bulan-bulanan, ajang pembodohan dan lahan manipulasi yang luar biasa. Cukup banyak tulisan tentang hal ini. Prof. Sarlito pernah menulis di media untuk mengungkapkan protesnya kepada sebuah produk sabun cuci yang mengajari anak-anak berkotor ria. Banyak juga tulisan yang protes terhadap tayangan smackdown. Tidak sedikit pula tulisan yang mencibir sinetron-sinetron yang dianggap kacangan (atau memang benar-benar kacangan?). Tulisan-tulisan tersebut menggunakan analisa yang beragam: ada yang menggunakan analisa psikologi, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Meskipun tidak semuanya berisi protes, tapi sebagian besar yang saya baca di media merupakan protes terhadap tayangan-tayangan 'tidak mutu' di televisi.

Saya tidak ingin menambahi tulisan-tulisan semacam itu lagi. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kapitalisme membawa dua arah angin yang saling berlawanan yang pasti akan menerpa kita, dan mau tidak mau, kita harus siap menghadapinya. Dari semangatnya, kapitalisme adalah anak dari sebuah paradigma besar yang bernama Moderenisme. Paradigma itu lahir karena pengalaman pahit dari sejarah abad pertengahan yang juga disebut abad kegelapan (dark age), karena pada masa itu terbelenggunya akal budi manusia. Lalu muncul ungkapan 'sapere aude' yang sangat terkenal pada waktu itu. Tulisan-tulisan filsafat pada waktu itu berusaha mengedepankan akal sebagai pemecah persoalan-persoalan kehidupan: Imanuel Kant dengan rasionalisme kritis, Descartes dengan cogito ergo sum, Comte dengan positivisme logisnya, dan masih banyak lagi yang lain. Akibat dari semangat itu, lahirlah revolusi industri di bidang ekonomi, dan pemisahan antara agama dan negara (dan akhirnya juga reformasi hubungan antara raja dan negara) di bidang politik. Kemudian, rasionalitas merupakan satu-satunya cara untuk memecahkan masalah. Dia menjadi dewa baru yang mencerahkan dunia yang sebelumnya gelap.

Revolusi industri kemudian berkembang secara dinamis, sesekali mengalami kemandegan, tetapi selebihnya adalah progres yang terus-menerus, ekspansif, dan mulai dibicarakan prinsip-prinsip baru yang menyertainya. Agar tidak bangkrut, industri harus 'efektif dan efesien' (kata yang menurut ahli lingusitik Bambang Kaswanti Purwo tidak ada dalam Bahasa Indonesia), harus menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada abad 19 sesungguhnya Marx telah mengingatkan akan bahaya kapitalisme ini: bahwa akumulasi kapital akan menyebabkan sistem kapitalisme menjadi runtuh dengan sendirinya. Namun, kehebatan kapitalisme adalah mereka mampu mereformasi dirinya dengan canggih. Ketika akumulasi mulai terkonsentrasi pada pusat-pusat tertentu, maka mereka akan menyebarkan modal-modal itu dengan cara meminjamkan kepada kelompok-kelompok subsisten agar mampu membeli produk-produk mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok miskin ini akan semakin tergantung kepada kelompok-kelompok pusat. Mereka akan mempertahankan hubungan pusat-pinggiran ini dengan berbagai cara yang kadang-kadang tidak manusiawi, tapi itulah perkembangan rasionalisme yang dipercayai dapat meningkatkan masa depan dunia yang lebih cerah itu.

Lalu, wajah kapitalisme di Indonesia menjadi semakin unik. Dalam kasus pertelevisian, kapitalisme justru menjadikan alat untuk menyebarkan irasionalitas dengan cara menayangkan kebodohan-kebodohan seperti yang dipaparkan di atas. Mungkin, ini adalah cara untuk menjaga relasi pusat dan pinggiran, agar orang-orang kaya itu dapat menjadikan orang-orang miskin terbelakang sebagai ajang manipulasi. Mungkin anggapan ini terlalu berlebihan. Tapi coba baca buku tentang hegemoni-nya Gramsci yang menjelaskan bagaimana cara pusat selalu menindas pinggiran dengan cara yang nyaris tidak disadari oleh mereka yang tertindas. Ternyata, semangat moderenisme yang rasional itu hanya untuk kelompok pusat, sedangkan kelompok pinggiran, silakan makan itu kekonyolan-kekonyolan irasionalitas.

Catatan tentang pembangunan Aceh kembali: kasus Aceh Barat

Wed, 20 Dec 2006 05:15:48 GMT

Tepat tanggal 17 Agustus 2006 lalu, saya tiba di Meulaboh, ibu kota Aceh Barat, salah satu wilayah yang terkena dampak tsunami yang paling hebat. Kerusakan tersebut masih nampak hingga sekarang, terutama dilihat dari infrastruktur yang masih hancur seperti jalan raya, sebagian bangunan kantor pemerintah, rumah-rumah penduduk, dan fasilitas publik lainnya. Setelah hampir dua tahun sejak peristiwa gempa dan tsunami pada akhir tahun 2004 lalu, proses rekonstruksi dan rehabilitasi khususnya di Aceh Barat masih terkesan lamban. Dari 14.083 rumah yang rencananya akan dibangun, baru 2435 yang sudah selesai, 2534 masih dikerjakan dan 463 yang sudah ditempati.[1] Itu pun masih menyisakan beberapa masalah, karena sebagian rumah tidak dilengkapi dengan fasilitas air bersih, koneksi listrik, bahkan tidak ada septic tank. Padahal, sebagian besar NGO yang ada di Aceh Barat akan mengakhiri programnya pada tahun 2007 hingga 2009.

Persoalan-persoalan lain yang belum tertangani adalah kebersihan, penyediaan air bersih, dan kesehatan masih menjadi persoalan besar. Sebagai misal, distribusi air bersih yang disediakan oleh PDAM Meulaboh hanya mampu memenuhi 25% dari kebutuhan masyarakat di Kecamatan Johan Pahlawan saja. Padahal, masih terdapat tiga kecamatan yang kualitas air sumurnya sangat buruk. Di bidang kesehatan, selain dana yang disediakan pemerintah sangat kecil, dokter yang ada juga masih sedikit. Dari 11 kecamatan di Aceh Barat hanya terdapat 44 dokter, yang sepertiganya masih berstatus honorer. Di bidang ekonomi, masih banyak masyarakat korban tsunami yang belum dapat bekerja kembali. Terutama para petani yang belum dapat menggarap sawahnya yang masih mengandung air laut. Sebagian nelayan juga masih belum berani melaut karena trauma. Hanya sebagian pedagang, penarik becak motor, dan pengrajin yang sudah mulai bekerja kembali.

Pada saat ini, pemerintah daerah Aceh Barat dan dibantu oleh beberapa NGO sedang melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, penyediaan dan distribusi air bersih, gedung-gedung pemerintahan, tempat ibadah, sekolah dan fasilitas publik lainnya. Para NGO yang bergabung dalam shelter working group juga telah berupaya mencari jalan keluar agar rumah-rumah permanen, juga hunian sementara yang telah terbangun dilengkapi dengan fasilitas air bersih, dan listrik. Namun demikian, meskipun ada progress, upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut masih terkesan lamban. Seperti yang tercermin dalam pembangunan perumahan yang dipaparkan di atas, pembangunan yang telah dilaksanakan hampir dua tahun berjalan namun baru sepertiga rumah yang direncanakan baru selesai dikerjakan.

Situasi di atas telah menimbulkan pertanyaan mengapa rekonstruksi dan rehabilitasi berjalan sangat lambat. Padahal, terdapat sekitar 100 NGO internasional, nasional dan lokal yang bekerja di Aceh Barat dengan dana 220,666,282 USD.[2] Hampir sebagian besar NGO internasional dan nasional yang bekerja di sana memiliki pengalaman yang panjang dan reputasi internasional, serta staf-staf yang profesional di bidangnya masing-masing. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk badan ad hoc untuk menangani program rekonstruksi dan rehabilitasi, yaitu Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) dengan dana APBN dan bantuan luar negeri.

Aceh Barat: dari konflik ke tsunami

Secara umum, Aceh merupakan wilayah yang pernah mengalami konflik kekerasan yang sangat panjang. Usman (2003) telah mencatatnya terjadinya "tragedi-tragedi" kekerasan yang menimpa masyarakat Aceh dalam kurun waktu 200 tahun. Saya mencatat ada lima peristiwa penting di mana masyarakat Aceh mengalami konflik kekerasan yang luar biasa. Pertama adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa tersebut, masyarakat Aceh terlibat pertempuran dengan tentara penjajah. Catatan mengenai hal ini, dapat dilacak di berbagai tulisan mengenai sejarah Aceh pada masa penjajahan.

Kedua adalah peristiwa-peristiwa pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Soekarno memproklamirkan negara baru yang bernama Indonesia, masyarakat Aceh terpecah menjadi dua, terutama antara golongan bangsawan dan golongan ulama' yang saling bertikai. Konflik yan kemudian dikenal dengan Perang Cumbo' telah mengakibatkan puluhan penduduk tewas di kedua belah pihak. Dari peristiwa ini, hal yang patut dicatat adalah lahirnya bibit-bibit perpecahan antara bangsawan (ulee balang) dan ulama', yang di kemudian hari mempengaruhi dinamika hubungan di antara keduanya.

Ketiga adalah peristiwa "pemberontakan DI/TII" (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin oleh Daud Beureuh. "Pemberontakan" ini diakibatkan oleh ketidakpuasan sebagian elit Aceh terhadap kebijakan politik Soekarno yang dianggap tidak adil. Namun dengan diplomasi, konflik dapat diselesaikan.

Keempat adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 dan sesudahnya. Pada masa tersebut terjadi pembunuhan massal terhadap para anggota PKI dan simpatisan Soekarno hampir di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Aceh. Banyak para anggota PKI dan simpatisan Soekarno yang dibunuh dan dipenjarakan tanpa pengadilan oleh militer Indonesia dan pengikut Soeharto.

Kelima adalah peristiwa konflik antara GAM di bawah pimpinan Hasan Tiro dengan Pemerintah Indonesia pada 1976-2005. Konflik ini telah mengakibatkan kerugian yang luar biasa di kedua belah pihak. Selain kerugian harta, kerugian sosial dan psikologis yang luar biasa bagi masyarakat Aceh. Tentang peristiwa yang terakhir ini, telah banyak laporan dan analisis, baik yang bersifat akademik maupun advokasi dari berbagai pihak baik dari dalam dan luar negeri mengenai konflik kekerasan antara TNI dan GAM (Glenn Smith telah mengumpulkan berbagai tulisan mengenai konflik di Aceh yang dimuat dalam website yang beralamat di http://www.conflictrecovery.org).

Konflik-konflik yang mewarnai sejarah telah mempengaruhi dinamika hubungan antar kelompok elit di Aceh. Sebagai sebuah wilayah yang dikenal sebagai pintu masuknya agama Islam di Nusantara, secara sosiologis masyarakat Aceh menempatkan ulama' sebagai elit yang sangat dihargai selain para raja dan jajarannya. Pada awalnya, hubungan antara kedua kelompok elit ini, sangat harmonis. Kelompok bangsawan sangat membutuhkan dukungan ulama' untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya. Keputusan-keputusan penting yang dibuat oleh kerajaan tidak akan dihormati jika tidak didukung oleh ulama' di belakangnya. Sebagai konsekuensi dari dukungan itu, maka kelompok bangsawan membagi kekuasaannya (shared power) kepada ulama'. Pembagian kekuasaan tersebut antara lain diperlihatkan: untuk urusan keagamaan, sosial dan adat diserahkan ke ulama', sedangkan untuk urusan ekonomi, politik kenegaraan, pertahanan dan keamanan diserahkan kepada para bangsawan.

Semenjak peristiwa Perang Cumbo', hubungan antara ulama' dan bangsawan menjadi buruk. Mereka tidak lagi saling mendukung, tetapi saling berkompetisi. Begitu pula, penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno dalam menyelesaikan pemberontakan DI/TII dengan memberikan status Aceh sebagai provinsi khusus dan memberikan kesempatan diberlakukan Syariat Islam di Aceh telah semakin mengukuhkan kekuatan kelompok ulama' di bidang pemerintahan. Di sisi lain, dengan hadirnya negara modern yang bernama Indonesia semakin membatasi peran bangsawan. Apalagi di bawah rezim Orde Baru, sebagian peran bangsawan digantikan oleh para birokrat dan teknokrat. Konflik antara kedua kelompok elit tersebut tidak menjadi masalah yang besar karena peta konflik menjadi berubah antara GAM dengan kekuatan militer Indonesia. Pada tahun 1976, Hasan Tiro menyatakan sikap melawan pemerintahan Jakarta karena masalah-masalah yang bersifat historis, ideologis, sosial, dan politik. Sebagian orang Aceh merasa bawah mereka sudah merdeka jauh sebelum Indonesia merdeka, dan secara politik, orang Aceh merasa terpinggirkan dalam proses politik dan pembangunan pemerintah Indonesia. Sejak itu, pihak militer Indonesia melakukan serangkaian operasi militer di berbagai wilayah di Aceh.

Namun demikian, tidak berarti peran bangsawan hilang sama sekali. di Nagan Raya misalnya, peran keturunan para bangsawan masih sangat besar dalam bidang politik kekuasaan lokal hingga sekarang. Untuk memperkuat dukungan, pemerintah Indonesia menggunakan ulama' dan bangsawan untuk melawan GAM. Karena keterlibatan ulama' dan bangsawan dalam konflik politik inilah yang kemudian membuat mereka justru jauh dari kelompok masyarakat kelas bawah. Pada saat masyarakat dihimpit oleh dua kekuatan bersenjata yang saling berperang, masyarakat Aceh menjadi sangat menderita, dan pada saat itu tidak ada kelompok yang mendukung mereka. Masyarakat "dipaksa" untuk mendukung pemerintahan Indonesia di satu sisi, namun di sisi lain akan menjadi "terancam" oleh GAM, dan begitu sebaliknya.

Pada masa itulah masyarakat menjadi sangat trauma dengan konflik, dan trauma inilah yang paling sulit disembuhkan. Seringkali masyarakat meragukan perubahan-perubahan politik yang terjadi: apakah akan membuat keadaan lebih baik, atau justru menjadi lebih buruk.[3] Sehingga, masyarakat Aceh yang sebagian besar tinggal di pedesaan, di tepi hutan dan pantai, seringkali memilih menunggu akan adanya jaminan keamanan bagi kelangsungan hidup mereka, daripada terlibat aktif dalam proses-proses politik yang sedang terjadi.

Dalam situasi yang demikian, tiba-tiba Aceh dihantam bencana gempa dan tsunami yang teramat dahsyat yang terjadi pada 26 Desember 2004 lalu. Akibat dari bencana tersebut sebanyak 128.123 orang tewas, sebanyak 37.063 orang hilang, dan menyebabkan 479.820 orang menjadi pengungsi. Selain itu, sebanyak 640 kantor desa, 24 kantor kecamatan, dan 73 kantor bupati/ walikota/gubernur/ dinas/badan yang tidak berfungsi. Thung Ju Lan dkk. (2006), dalam penelitiannya yang berjudul Penyelesaian Konflik di Aceh: Aceh dalam Proses Rekonstruksi & Rekonsiliasi, menyebutkan delapan permasalahan pokok dalam

bidang pemerintahan daerah akibat gempa dan tsunami, adalah sebagai berikut:

(1) Tercerai berainya anggota komunitas adat (akibat bencana) serta rusaknya sarana dan prasarana tempat berkumpul (meunasah dan balenya) menyebabkan tidak optimalnya lembaga adat yang ada;

(2) Belum berjalannya fungsi lembaga-lembaga agama dan adat yang telah ada sejak dahulu dan diperkuat keberadaannya oleh UU No. 18/2001;

(3) Terjadinya permasalahan individual dan traumatik para PNS akibat kehilangan anggota keluarga ataupun harta benda;

(4) hilangnya kepemimpinan daerah akibat hilang dan meninggalnya kepala daerah dan sebagian anggota legislatif;

(5) Berkurangnya pegawai khususnya pada beberapa Provinsi/Kabupaten/ Kota. (Meninggalnya guru dan tenaga kesehatan menyebabkan proses belajar mengajar dan pelayanan kesehatan dasar tidak dapat berjalan dengan baik di beberapa wilayah);

(6) Banyaknya sarana dan prasarana pemerintahan yang tidak berfungsi dan rusak terutama untuk tingkat kecamatan dan kelurahan/desa/mukim, yang menyebabkan turunnya pelayanan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;

(7) Hilangnya wilayah dan beberapa desa akibat bencana tsunami yang menyebabkan berubahnya luas dan batas wilayah administrasi;

(8) Tidak kondusifnya penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi lembaga agama, adat, dan sosial lainnya akibat adanya gangguan keamanan.

Aceh Barat merupakan salah satu wilayah yang mengalami dampak yang cukup berat. Dilaporkan, korban yang meninggal mencapai 10.874 orang, sebanyak 2.911 orang hilang, dan telah menciptakan 70.804 pengungsi. Padahal jumlah penduduk sebelum gempa dan tsunami adalah 176,586 jiwa. Ini berarti, lebih dari sepertiga penduduk di Kabupaten Aceh Barat terkena dampak langsung dari bencana tersebut. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Aceh Barat tahun 2005, ditemukan bahwa bangunan rumah yang hancur akibat gempa dan tsunami adalah 1.043, rusak berat sebanyak 2.298, dan rusak ringan sebanyak 4.692.

Tentang Kabupaten Aceh Barat, semula merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sumatra Utara. Setelah pemberontakan DI/TII, Kabupaten Aceh Barat kembali menjadi bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sejarah tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat di http://www.wikipedia.com/Kabupatenn_Aceh_Barat.html. Wilayah Kabupaten ini memiliki luas 1.010.466 Ha, yang terletak di tepi pantai Samudera Hindia. Dibandingkan dengan Kabupaten Aceh Utara, intensitas konflik kekerasan antara GAM dan TNI kabupaten ini lebih rendah, namun bukan berarti tidak ada sama sekali. Terutama untuk wilayah-wilayah pedalaman, konflik kekerasan lebih sering terjadi daripada di pesisir pantai. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi adalah pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan, pembakaran rumah, dan teror-teror terhadap penduduk.

Secara ekonomi, penduduk di Kabupaten Aceh Barat mengandalkan pertanian dan hasil-hasil laut. Pada tahun 1980 an, sektor perkebunan dan sektor kehutanan juga mulai dikembangkan. Selain itu, pertambangan merupakan komoditi yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang. Informasi mengenai kekayaan sumber daya alam di wilyah Aceh juga dapat dilihat pada http://www.wikipedia.com/Kabupatenn_Aceh_Barat.html.

Secara kultural, penduduk di Aceh Barat sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dari Gujarat dan Timur Tengah yang juga diklaim sebagai Kebudayaan Islam. Hal ini nampak dalam tata cara berpakaian, tari-tarian, bahasa dan perilaku yang dipraktikkan sehari-hari. Tentang hal ini dapat dibaca dalam bukunya A. Rani Usman yang berjudul Sejarah Peradaban Aceh (2003) dan lihat di http://www.conflictrecovery.org. Beberapa antropolog menggunakan agama (Islam) sebagai core untuk melihat kebudayaan Aceh. Misalnya keterangan Aslam Noor (dosen antropologi IAIN Ar Raniry) dan tulisan M. Junus Melalatoa yang berjudul "Memahami Sebuah Aceh Perspektif Budaya" (2005) dinyatakan bahwa kajian untuk memahami masyarakat Aceh dapat memilih agama sebagai fokusnya. Karena, konfigurasi unsur-unsur kebudayaan sebuah kelompok terjaring oleh akidah dan kaidah agama. Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Aceh. Data tahun 1980 menunjukkan 97,65% dari 2.458.286 penduduk Aceh adalah muslim, dan 2,38% sisanya yang kemungkinan besar bukan orang asli Aceh beragama lain-lain. Sehingga, wajar jika terdapat kesan bahwa orang Aceh identik dengan ketaatan dan fanatik terhadap ajaran Islam. Bahkan, Aceh dijuluki sebagai "Serambi Makkah" atau terasnya Makkah, tempat kiblatnya umat muslim di seluruh dunia. Sebagian mempercayai bahwa Islam di Indonesia masuk melalui Aceh, dan karena itu, orang Aceh memiliki sejarah keislaman yang lebih lama dibandingkan orang-orang di daerah lain di Indonesia. Keislaman orang Aceh juga dapat dilihat bagaimana cara berpakaian, cara berbicara yang selalu mengucapkan salam, dan perilaku sehari-hari yang menampakkan nuansa "Islami".

Issue-issue kontekstual

Selama di Aceh Barat, saya berusaha untuk mencari isu-isu dalam konteks sosial dan politik mutakhir yang sedang menjadi pembicaraan masyarakat. Dari hasil diskusi dengan beberapa aktivis LSM, aparat birokrasi dan keamanan serta masyarakat, terkumpul beberapa isu sebagai berikut:

1. Keamanan

Keamanan merupakan isu yang sangat penting di Aceh, karena wilayah ini pernah mengalami konflik kekerasan. Sebelum tsunami, Aceh merupakan daerah yang tidak aman bagi masyarakat Aceh sendiri. Namun, sejak ditandatangani MoU Helsinski, keamanan di Aceh Barat menjadi sangat baik. Tidak lagi terdengar ada orang mati ditempat, penduduk diculik atau dianiaya. Rasa aman ini telah membuat masyarakat berani keluar dari rumah hingga tengah malam, di mana hal ini tidak dapat dilakukan oleh masyarakat sebelumnya. Masyarakat tidak lagi tercekam oleh rasa takut baik terhadap TNI maupun GAM.

Hasil pantauan World Bank/Development Support Facility (DSF) dalam "Laporan Hasil Pemantauan Konflik di Aceh1� 30 September 2006" menunjukkan bahwa konflik antara TNI dan GAM menurut dari bulan ke bulan. Bahkan sejak Januari 2006, konflik jenis ini berada pada level 1-10 kasus. Akan tetapi, muncul konflik baru, yaitu konflik yang berkaitan dengan penerimaan bantuan, dan korupsi. Untuk konflik yang terakhir ini, meskipun secara kuantitas meningkat, namun tingkat kekerasaannya relatif rendah.

2. Pemekaran provinsi

Isu pemekaran Provinsi NAD menjadi tiga provinsi, yaitu Aceh Barat dan Aceh Selatan (ABAS), dan Aceh Leuser Antara (ALA) memang pernah menjadi isu yang cukup hangat di sebagian kalangan masyarakat Aceh. Pada tahun 2005. kelompok masyarakat yang menamakan diri Komite Persiapan Pemekaran Provinci (KP-3) telah mengajukan tuntutan untuk membentuk provinsi baru dan mengancam akan memberontak jika masalah pemekaran tidak dimasukkan dalam UUPA.

Namun, tuntutan ini masih menjadi isu elit. Sebagian besar masyarakat tidak menginginkan suatu gerakan politik baru yang dianggap dapat mengancam perpecahan atau konflik. Perdamaian yang berhasil dicapai melalui MoU Helsinki merupakan "kemerdekaan" bagi masyarakat Aceh yang tidak boleh diganggu dengan isu-isu lain. Di Jakarta, tuntutan ini tidak dipedulikan oleh DPR dengan tidak memasukkan poin pemekaran ke dalam UUPA dengan alasan masalah pemekaran sudah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah No. 32 tahun 2004. Mantan Ketua Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR, Ferry Mursyidan Baldan, menyebutkan bahwa mekanisme pemekaran provinsi dapat dilakukan asalkan sesuai dengan ketentuan, yaitu usul gubernur dan persetujuan DPRD NAD.

3. Reintegrasi

Reintegrasi adalah mandat yang tertuang dalam MoU Helsinki yang dalam hal ini dikoordinasikan dalam sebuah badan ad hoc yang bernama Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA). Lembaga ini berfungsi untuk menerapkan program reintegrasi sesuai dengan MoU Helsinki. BRA mengucurkan program bantuan kepada: mantan tentara GAM, mantan tapol GAM, serta masyarakat yang terkena dampak konflik bersenjata. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 793 miliar untuk bantuan sosial ekonomi bagi bekas gerilyawan dan korban konflik. Dana tersebut akan diberikan kepada: 3.000 mantan combatant GAM sebesar Rp 25 juta per orang jika mereka berkelompok membuka usaha; 2.000 eks tapol akan mendapat dana Rp 10 juta per orang; Rp 10 juta akan diberikan masing-masing kepada 6.200 GAM non TNA,; sebanyak 2.704 GAM yang menyerah sebelum MOU; kepada sekitar 10.000 korban konflik, dan untuk tiap 6.500 anggota front perlawanan. Jumlah korban konflik diperkirakan mencapai 63.000 orang dimana mereka berhak atas uang Rp 10 juta per orang. Mereka yang masuk kategori "cacat fisik akibat konflik" sekitar 2.000 orang akan mendapat Rp 10 juta per orang; "diyat" sekitar 19.500 orang yang kompensasinya akan ditentukan oleh qanun. "Rumah dibakar" sekitar 9.147 unit, mendapat santunan Rp 35 juta per unit. Agustus 2006.

Di Aceh Barat, BRA diketuai oleh mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Drs. Zulkarnain Ja'far. Bantuan terhadap korban konflik saat ini tengah dalam persiapan pengucuran untuk rekonstruksi rumah yang terbakar pada masa konflik yang tersebar di 10 kecamatan yaitu Johan Pahlawan, Meureubo, Pante Ceureumen, Bubon, Kaway XVI, Sungai Mas, Arongan Lambalek; Woyla, Woyla Barat, dan Woyla Timur.

4. Pilkada

Pada tanggal 11 Desember 2006 lalu, Aceh berhasil melaksanakan pilkada yang berlangsung secara damai dan demokratis. Selama proses kampanye hingga hari pencoblosan, dapat dikatakan tidak ada gangguan keamanan yang signifikan. Beberapa pelanggaran aturan kampanye, laporan tentang penganiayaan dan penculikan memang sempat muncul, namun hal itu tidak terjadi di Aceh Barat. Satu-satunya kasus yang menonjol adalah pada saat pemilihan anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Barat yang dianggap tidak memuaskan oleh sebagian kelompok masyarakat. Salah seorang mantan calon anggota Panwaslu yang gagal menyatakan bahwa salah satu anggota Panwaslu dari wakil NGO yang terpilih dianggap tidak mewakili komunitas NGO. Namun konflik ini berhasil diselesaikan oleh KPU (atau KIP).

Di Aceh Barat, pilkada dimenangkan oleh pasangan Ramli dan Fuadri, calon independen yang dari latar belakang sejarahnya memiliki kedekatan dengan GAM. Ke depan, terdapat dua persoalan yang dikhawatirkan dapat muncul. Pertama, bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang mana sebagian besar birokrasi dan DPRD masih dikuasai oleh kelompok yang pro NKRI. Komunikasi politik di tingkat lokal akan diwarnai dinamika yang sangat tinggi. Kedua, sebagian elit politik dan militer di Jakarta merasa cemas dengan menangnya 8 pasangan bupati dan wakilnya serta gubernur dan wakilnya dari kelompok GAM karena dikhawatirkan akan meneruskan cita-cita politik GAM untuk lepas dari NKRI. Jika tidak di-manage dengan baik, dikhawatirkan, komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat juga akan sangat rentan.

Rekonstruksi dan Rehabilitasi di Aceh Barat

Seperti disebutkan sebelumnya, rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh Barat belum berjalan dengan baik. Terutama berkaitan dengan program pembangunan perumahan, terdapat beberapa persoalan yang menghambat prosesnya.

1. Koordinasi

Saat ini, fungsi koordinasi dilakukan oleh oleh UNORC, BRR, Bappeda, dan sejumlah dinas yang mengkoordinasi hal-hal sesuai dengan bidangnya masing-masing. BRR yang memiliki mandat sebagai koordinator tetapi sekaligus menjadi implementator dianggap oleh sebagian NGO maupun sebagian kalangan pemerintah menjalankan fungsi yang bertentangan. Selain itu, data mengenai siapa melakukan apa dan dimana masih tidak terkoordinir dengan baik. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh CRS yang berjudul CRS, "A Study to Province an Outliner for Improved Coordination Among NGOs Based in Meulaboh", (2005) disebutkan bahwa problem koordinasi adalah: ketidakjelasan agenda-agenda pertemuan, tidak jelasnya distribusi informasi, tidak adanya database informasi mengenai siapa melakukan apa, dan kesepakatan-kesepakatan (MoU) sering ditandatangani pada level pemerintahan yang berbeda yang berpengaruh pada koordinasi dan kerjasama antara NGO lokal dan internasional.

Keadaan yang demikian telah membuat sebagian NGO kesulitan menjalankan program-programnya. Selain itu, lemahnya koordinasi ini juga dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih beneficiaries. Terdapat kasus di mana penduduk yang sudah mendapatkan rumah baru, namun mereka lebih memilih tinggal di barak karena mendapatkan fasilitas-fasilitas bantuan seperti bantuan beras, tunjangan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat pula pengungsi yang mendapatkan dua rumah bantuan karena kesalahan pendataan. Di sisi lain, ada pula penduduk yang belum mendapatkan bantuan sama sekali.

Setelah dua tahun berjalan, sesungguhnya koordinasi sudah mengalami kemajuan. Meskipun belum optimal, dan masih sektoral, namun koordinasi sudah mulai berjalaan. UNORC, Dinas Cipta Karya dan Bappedda telah bekerja sama untuk mengkoordinasikan dan mendistribusikan segala informasi mengenai program-program yang berkaitan dengan pembangunan perumahan, shelter, dan barak. Untuk program-program yang berkaitan dengan public health telah dikoordinasikan dengan Unicef. Sedangkan UNDP telah berperan menjadi koordinator dalam program-program yang berkaitan dengan livelihood.

2. Pengadaan tanah

Tanah merupakan isu yang sangat sensitif. Hampir sebagian besar tanah di Aceh Barat tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah. Bahkan beberapa surat bukti kepemilikan yang sah telah hancur karena tsunami. Pada saat ini, melalui program Ralas, World Bank bekerjasama dengan pemerintah (BPN) sedang mendata seluruh tanah-tanah yang belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan yan sah. Ketidakjelasan status tanah ini telah menyebabkan sulitnya proses relokasi korban tsunami. Sebagai misal, kasus konflik klaim kepemilikan tanah di Suak Indrapuri antara masyarakat dengan militer merupakan contoh dari kasus ini. Pihak NGO dan masyarakat menginginkan relokasi di lahan milik seorang warga yang pada akhirnya diklaim oleh militer. Sedangkan pemerintah tidak berani memutuskan karena pihak yang dihadapi adalah militer. Karena masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah, maka pembangunan tidak dapat dilakukan hingga sekarang.

Persoalan lain adalah rumitnya proses birokrasi untuk mendapatkan tanah yang legal. Antara BRR, BPN, dan NGO memiliki acuan yang berbeda untuk mendapatkan tanah. Terkadang, masyarakat tidak sabar karena lamanya waktu dan prosesnya yang berbelit-belit. BRR adalah institusi yang memiliki dana untuk pengadaan tanah, BPN adalah lembaga pemerintah yang mengeluarkan surat kepemilikan tanah, sedangkan NGO adalah pihak yang akan membangun rumah di atas tanah tersebut. Seharusnya, ada satu aturan baku yang dapat dijadikan acuan oleh ketiga stakeholder tersebut dalam proses pengadaan tanah.

3. Institusi pemerintah daerah

Secara umum, institusi pemerintahan di Aceh Barat masih sangat lemah. Terdapat tiga faktor yang menghambat program pembangunan di Aceh kembali yaitu lemahnya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran untuk menjalankan program, dan ketidakjelasan aturan-aturan yang ada. Lemahnya sumber daya manusia terlihat di beberapa instansi pemerintahan. Sebagai misal, ada satu instansi yang tidak dapat menghitung secara pasti kebutuhan anggarannya selama satu tahun, sehingga anggaran-anggaran yang diajukan hanya mengikuti anggaran tahun sebelumnya. Jajaran pimpinan di instansi tersebut juga tidak mengetahui problem-problem yang dihadapi di kantornya. Keadaan tersebut ditambah dengan terbatasnya anggaran sehingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak dapat dilakukan.

Ketidakjelasan aturan telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih program. Hal itu terlihat dari peran BRR (Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi) yang berfungsi sebagai koordinator dan implementator yang perannya sama dengan peran pemerintah dan NGO. Di lapangan sering terjadi konflik karena masalah ini.

Akibat dari ketiga faktor di atas telah menjadikan birokrasi menjadi rumit, sehingga banyak NGO yang kesulitan bekerja sama dengan instansi pemerintahan. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa NGO melakukan shortcut dengan memanfaatkan individu dari staf-staf pemerintahan yang dianggap dapat diajak kerjasama.

4. Egoisme stakeholder

Pada beberapa kasus, terjadi kecenderungan kompetisi antar agensi/ NGO. Misalnya, yang terjadi antara program dua NGO yang sama di Kuala Bubon. Hal ini disebabkan bukan karena kedua NGO tersebut tidak tahu siapa melakukan apa, pada dasarnya mereka sudah tahu karena staf lokal mereka berasal dari daerah dampingan. Kebanyakan NGO memiliki etiket, kalau sudah ada lembaga lain bergerak di satu sektor di desa A, mereka tidak melakukan program itu lagi di tempat yang sama. Namun seringkali, mereka tidak mengindahkan apa yang sudah dilakukan oleh NGO lain, justru membuat program yang sama dengan lokasi yang sama. Akibatnya terjadi tumpang tindih program. Kasus seperti itu juga terjadi di beberapa wilayah lain di Aceh Barat. Sesungguhnya, masuknya program bantuan dari agensi yang berbeda di desa yang sama memang selain membawa banyak manfaat dalam bentuk variasi bantuan bagi para korban tsunami, akan tetapi juga telah membawa akibat munculnya kecenderungan kompetisi antar agensi.

Penutup

Bahan-bahan dalam tulisan ini saya ambil dari catatan lapangan selama penelitian lapangan di Aceh Barat selama bulan Agustus hingga Oktober 2006, dan kemudian pada bulan Desember 2006. Saya sangat beruntung, karena selama di Aceh Barat, saya dapat melakukan diskusi dan wawancara dengan para pejabat, aktivis LSM, para ahli, dan masyarakat di Aceh Barat. Selain itu saya juga memperoleh data-data tertulis lainnya baik yang primer maupun sekunder.

Tulisan ini tidak berpretensi melihat keadaan Aceh secara menyeluruh, namun hanya merupakan snapshot untuk melihat bagaimana keadaan Aceh sekarang. Beberapa keadaan mungkin saja sudah berubah pada saat tulisan ini diselesaikan, namun secara umum, program pembangunan Aceh kembali masih mengalami beberapa hambatan seperti yang digambarkan di atas.

[1] UNORC, Matrix of Activity Permanent Shelter in Aceh Barat, September 27, 2006.

[2] http://rand.brr.go.id/RAND/rc?sessionid=11589003626803773.

[3] Penduduk Aceh adalah sekitar 4,2 juta orang, dan sebagian besar dari mereka hidup di pedesaan/pedalaman. Dalam studi-studi antropologi sering disebutkan bahwa masyarakat pedesaan/pedalaman menginginkan kepastian yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi.

Kekerasan tiada henti.....

Wed, 09 Aug 2006 10:39:03 GMT

Sangat berat rasanya untuk menumpahkan perasaan saya atas kejadian di Libanon dan Palestina dalam satu bulan terakhir. Rasa sedih, geram, iba, marah, semuanya bercampur jadi satu. Melihat kekerasan yang menimpa penduduk sipil tak berdosa, bahkan banyak diantaranya adalah anak-anak dan perempuan, harus menjadi korban kekerasan dari kepentingan sekelompok orang saja. Saya tak dapat membayangkan seandainya jadi mereka, harus kehilangan keluarga, teman-teman, orang-orang yang mereka cintai, tanah kelahirannya --dan seperti kata Iwan Fals--, mereka juga harus kehilangan harapannya. Lalu, hidup macam apakah itu?

Anak-anak kecil itu, yang seharusnya bebas bermain lapangan, entah bermain bola, main petak umpet, main layang-layang, belajar naik sepeda, atau bercengkerama dengan orang tua mereka. Anak-anak itu seharusnya diberi kesempatan bermimpi, mau menjadi apa kelak. Apakah menjadi dokter, pilot atau bahkan sopir truk (ssst.. tapi asal jangan jadi tentara ya). Tapi seperti apa mereka kini. Anak-anak itu disuguhi kekerasan di depan mata mereka sendiri. Mereka harus menerima pahitnya arti kehilangan. Dan yang lebih berbahaya dari itu, mereka telah diajari bagaimana menumbuhkan rasa dendam, bagaimana cara menyakiti orang lain. Rasa marah mereka telah ditumbuhkan sejak kecil. Otak anak-anak itu telah diracuni benih-benih kejahatan.

Anak-anak itu tidak diberi kesempatan untuk merumuskan identitas diri mereka sesuai dengan budaya mereka, lingkungan sosial mereka, bahasa mereka, dan agama mereka. Mereka dipaksa untuk keluar dan tercerabut dari kultur mereka. Mereka dipaksa menjadi tercerai berai, tanpa identitas, tanpa rasa percaya diri, bahkan tanpa harga diri. Mereka dipaksa tumbuh dengan menggantungkan bantuan orang lain. Di sisi lain, mereka juga akan "dipaksa" mengobarkan semangat kekerasan sepanjang hidup mereka. Karena, hanya itulah referensi yang mereka miliki saat ini.

Jika mereka kelak akan melakukan kekerasan yang sama, --seperti yang mereka alami saat ini--, siapa yang patut disalahkan? Apakah agama mereka? Atau etnis mereka? Atau bagian apa dari mereka? Saya sepakat dengan pendapat bahwa serangan itu justru akan menumbuhkan terorisme baru yang lebih besar. Ketidakadilan ini, akan memunculkan ketidakadilan yang lain di masa yang akan datang, dan begitu seterusnya. Lingkaran setan ini masih terus bergulir, entah sampai kapan, tanpa ada yang mau memutuskannya.

Sepanjang sejarah umat manusia, ketidakadilan dan kekerasan selalu mewarnai puncak-puncak peradaban manusia. Besarnya suatu peradaban, harus ditegakkan dengan menumpas kelompok-kelompok lain, dan dipertahankan dengan menekan kelompok-kelompok minoritas lainnya. Terlalu banyak contoh untuk menunjukkan hal ini. Entah sejarah peradaban di Yunani, Cina, Arab, atau bahkan sejarah negara kita Indonesia. Misalnya, dalam sejarah negara tercinta kita ini, untuk mengganti satu orang [presiden] saja, kita butuh ratusan nyawa. Dan itu semua, harus dengan darah manusia, bukan darah babi atau binatang lain sebagaimana suku-suku primitif menyelesaikan persoalan di antara mereka. Hmm.. jadi siapa yang sebenarnya lebih beradab di antara mereka? [M]ereka, atau [m]ereka?

***

Ada hal lain yang juga mengganggu pikiran saya. Kita tahu bahwa dunia ini tidak adil, baik dari segi ekonomi, maupun kelompok kepentingan. Di sana sini terjadi represi-represi terhadap kelompok-kelompok tertentu, baik yang kasat mata maupun yang vulgar. Informasi mengenai hal itu, seluruh dunia dapat melihat dengan jelas melalui TV, koran, atau internet. Tetapi, yang membuat saya heran, pikiran-pikiran [sebagian dari] kita "seolah-olah" dapat menerima jika yang melakukan ketidakadilan dan kekerasan adalah kelompok yang besar itu. Serangan terhadap Libanon dan Palestina itu, hanya ditentang oleh orang-orang yang kebetulan memiliki kesamaan [agama] dengan para korban. Tetapi jika kelompok "lain" yang melakukan kekerasan, sebagian dari kita dengan cepat mengutuk, jika perlu membuat program bersama untuk membasminya. Memang, sebagian dari kita justru beruntung karena memperoleh proyek untuk advokasi, pelatihan dan penelitian, bahkan ada yang memanfaatkan untuk mengambil beasiswa master dan Ph.D di universitas mewah di negeri seberang. Saya tidak hendak menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal tertentu itu diperbolehkan, sama sekali tidak. Kekerasan adalah tetap kekerasan, dan kita wajib menentang hal itu. tetapi, kadang-kadang sebagian dari kita tidak melakukan kritik yang sama jika yang melakukan kekerasan adalah kelompok pemenang itu.

Saya teringat percakapan antara ketua bajak laut dengan Alexander Agung. Sekelompok bajak laut disebut teroris karena jumlah pasukannya kecil, tidak berseragam, dan tidak berbentuk atau OTB. Sedangkan Alexander Agung disebut pahlawan karena menggunakan ribuan pasukan, berseragam, dan direstui oleh negara dan lembaga agama. Padahal, mereka sama-sama membunuh, mencuri, dan menindas.

Semoga kecurigaan saya ini salah, sehingga kita dapat berlaku adil kepada siapapun.

Liburan ke Yogya....

Fri, 04 Aug 2006 06:50:30 GMT

Dua minggu lalu, saya pergi ke Yogya menemani Akiko seorang teman dari Jepang yang sedang melakukan penelitian untuk studi doktoralnya, Carmen, seorang aktivis lingkungan dari Filipina, dan Jo, teman kantorku. Kesempatan tersebut tidak saya sia-siakan untuk berjalan-jalan menyusuri situs-situs pariwisata yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Luar biasa, ternyata, selama tujuh tahun tinggal di Yogya, saya tidak tahu apa-apa tentang kota itu. Jangankan Borobudur atau Prambanan, Keraton kesultananpun aku baru tahu kemarin. Duh betapa ##### aku...

Tapi tak apalah, toh akhirnya, aku juga bisa kesana juga. Meskipun terlambat, aku sudah pernah naik ke candi Borobudur, masuk ke dalam area keraton, ke candi Prambanan, dan yang lebih mengesankan adalah makan malam nan indah dengan pemandangan candi Prambanan dari jarak 500 meter, dan diakhiri dengan menonton sendratari Ramayana di pelataran candi Prambanan.

Selama di Yogya, kami sering ditemani oleh Ebo dan bu Dyah, serta asistennya Towaf. Ebo dan Towaf menjadi guide bagi kami untuk menyusuri wisata kuliner di sudut-sudut kota Yogya. Mereka telah mengajak kami ke kafe (modified) angkringan yang sedang marak di Yogya. Selama bersama mereka, kami banyak bercerita tentang pengalaman masing-masing selama kami tidak bertemu, saling mengagumi terhadap beberapa teman yang telah dianggap berhasil, dan kemudian mencibir teman-teman lain yang dianggap masih belum jelas arah hidupnya. seperti biasa, Ebo masih sangat menggebu-gebu bercerita tentang cita-citanya jadi pengusaha, sedangkan Towaf bercita-cita menjadi penulis yang gila, setidak-tidaknya lebih gila dari Nurudin, karena dia memang mengaguminya.

Hal yang saya rasakan adalah bahwa Yogya telah berubah. Perlahan-lahan kota ini kehilangan ciri khasnya, dan berubah menjadi (seperti) kota biasa, di mana kota-kota lain telah memiliki keunikannya. Di mana-mana dibangun mall, toko-toko apapun yang mengajak warganya untuk menjadi orang yang konsumtif. Untuk kota sebesar Yogya, mall yang ada sudah melebihi kebutuhan warganya. Tetapi, oleh para pengambil kebijakan di sana masih dianggap kurang, sehingga perlu membangun beberapa mall lagi. Kota ini menjadi penuh sesak. Banyak pengendar bermotor yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, jalan yang sempit dan jumlah kendaraan yang melimpah, serta pengamen dan pengemis yang semakin banyak.

Kenyamanan kota ini menjadi berkurang. Tapi untunglah, masih ada mitos bahwa Yogya berhati nyaman. Jika tidak sesuai dengan realitas, toh kalimat itu bisa menjadi mantra, sehingga dapat merubah (lagi) menjadi realitas, yang meskipun tidak karena kenyamanan yang sebenarnya, tapi karena kalimat itu telah mempengaruhi pikiran kita. Diperlukan nostalgi-nostalgi dan imaji-imaji untuk dapat menikmati Yogya. Artinya, diperlukan energi lebih untuk dapat mengapresiasi kota ini. Dulu, saya cukup bangga dengan kesederhanaan dan kesahajaan warga kota ini, tetapi sekarang kita tidak dapat menikmati itu semua karena penetrasi kapitalisme begitu dahsyat.

Mungkin Juliette Koning (Generations of change, 2004) dapat bercerita banyak tentang perubahan tersebut. Kota-kota besar seperti Jakarta merupakan magnet bagi penduduk-penduduk di kota lain termasuk Yogya. Dalam penelitiannya di sebuah desa di Yogya, hampir 36% pemudanya bermigrasi ke Jakarta. Jakarta bukanlah semata-mata real kota tempat mencari uang, tetapi jakarta juga merupakan simbol kemapanan yang dimajinasikan. Ini berarti akan terdapat transfer nilai-nilai budaya global perkotaan (Jakarta) ke Yogya. Anak-anak tidak lagi bermain-main lumpur di sawah, menunggang kerbau, dan menyapu halaman membantu orang tua mereka, seperti yang gambarkan dalam buku-buku pelajaran di sekolah dasar. Tetapi, mereka sekarang lebih menyukai game-game di play station, jalan-jalan ke mall, atau kebut-kebutan di jalanan.

Tapi jangan kuatir. Yogya tidak sendirian dalam hal ini. Kecenderungan globalisasi telah membuat kota-kota di seluruh dunia menjadi seragam. Mall-mall tempat belanja, dan hiburan malam, adalah suatu keharusan. Sedangkan komodifikasi situs-situs dan produksi mitos kota bersejarah adalah keunikan yang masih tersisa.

Kartun nabi, the clash of civilization dan transformasi energi

Fri, 10 Mar 2006 08:05:25 GMT

Bermula dari pemuatan kartun di koran Jylland-Posten, sebuah media di Denmark yang dianggap melecehkan orang-orang Islam telah menyebabkan gejolak yang luar biasa di hampir separuh dunia, terutama di negara-negara yang berpenduduk Islam. Hampir pada saat yang bersamaan, jutaan orang turun ke jalan memprotes pemuatan kartun tersebut. Bahkan beberapa orang dilaporkan meninggal dalam aksi protes tersebut.

Sebagian orang menganggap pemuatan itu adalah menyakitkan dan tidak bisa ditolerir, namun sebagian orang menganggap sebagai hal yang biasa. Terdapat perspektif yang berbeda dalam hal ini. Orang-orang barat yang cenderung sekuler, menganggap kreativitas dalam berseni (kartun) adalah ekspresi kebebasan yang dianggap sebagai sesuatu yang sah-sah saja. Setelah kasus pemuatan kartun nabi tersebut beberapa orang-orang suci, bahkan Tuhan dari berbagai agama divisualkan dalam bentuk kartun di sebuah media Prancis. Namun, bagi sebagian orang muslim menganggap pemuatan kartun nabi adalah penghinaan. Menvisualkan Nabi Muhamad adalah� dilarang dalam Islam, karena untuk menghindari pemujaan terhadap nabi yang berlebihan atau kultus individu oleh umat terhadap nabi. Perbedaan semacam ini tak pelak lagi telah menjadi konflik antara Islam dan Barat dalam satu dekade terakhir.

Jika dicermati demo-demo yang marak di berbagai negara Islam, nampak bahwa akar persoalan sesungguhnya tidak terletak pada pemuatan kartun nabi semata. Tetapi lebih jauh dari itu. Beberapa korban yang tewas akibat demonstrasi justru terjadi di Pakistan, Afganistan, dan negara-negara Islam lainnya. Para demonstran justru telibat bentrokan dengan polisi di negaranya sendiri yang kemungkinan besar juga beragama Islam. Dilihat dari tuntutannya juga semakin meluas. Para demonstran tidak lagi menuntut kepada koran Jylland-Posten, tetapi juga menuntut untuk menutup hubungan diplomatik dengan negara Denmark, dan beberapa negara Eropa lainnya, dan tentu saja, sebagai musuh besar Islam, terhadap Amerika.

Meskipun mendapat kritikan dari berbagai ilmuwan sosial, namun ini adalah realitas apa yang disebut oleh Hutington sebagai clash of civilization. Benturan peradaban antara Islam dan Barat semakin nampak ke permukaan, seperti yang terjadi di Irak, dan Afganistan (dan mungkin akan terjadi Iran dan Suriah). Kendati beberapa analis menganggap bahwa konflik-konflik tersebut adalah untuk kepentingan ekonomi kapitalis negara-negara besar, tetapi apa yang dinyatakan oleh Bush, bahwa negara-negara Islam, seperti Iran, yang oleh sebagian muslim dianggap memiliki kredibilitas yang cukup baik, justru dianggap sebagai "poros setan" adalah representasi dari perang peradaban ini. Jika apa yang dilakukan oleh negara-negara Islam sebagai amanat dari Tuhan, begitu juga Bush, yang menyatakan mendapat perintah dari Tuhan ketika menyerang Afganistan, dan Irak.

Di dunia Barat, produksi wacana atas orang muslim berlangsung terus-menerus hingga sekarang. Orang Islam digambarkan sebagai tidak beradab, terbelakang, teroris, suka kekerasan, merendahkan wanita, dan serentetan konotasi buruk lainnya. Tentang produksi wacana ini, almarhum Edward Said telah menggambarkan dengan baik dalam bukunya Orientalism.� Sebaliknya, sebagian orang muslim juga menganggap ketidakadilan struktural tatanan dunia ini akibat oleh sistem pemerintahan kapitalisme Amerika yang kafir. Dunia muslim juga menciptakan serangkaian konotasi yang buruk terhadap apapun yang dilakukan dunia Barat. Perang ini beroperasi pada dua tataran, yaitu tataran wacana dan tataran realitas, dan terus berlangsung entah sampai kapan. Ke depan, yang paling menakutkan adalah jika negara-negara Barat tidak dapat menahan diri dengan melakukan serangkaian kekerasan ke beberapa negara Islam, seperti yang dipraktekkan di Irak dan Afganistan sekarang ini, dan di lain pihak, negara-negara Islam juga membalasnya dengan kekerasaan, dengan segala kekuatan yang dimiliki. Karena ketidakseimbangan kekuatan ini, kemungkinan yang akan terjadi adalah invasi di satu pihak, dan terorisme di pihak lain.

Energi yang luar biasa?

Tetapi, yang sesungguhnya menarik adalah besarnya energi yang dimiliki oleh kelompok Muslim di seluruh dunia. Mereka memiliki kegelisahan yang sama dan dapat bergerak secara bersama-sama ketika identitas dan harga dirinya diusik. Mungkin aneh, bagaimana mungkin ratusan juta orang dapat bergerak bersama pada saat yang sama, untuk membela sebuah nilai, yang oleh sebagian kelompok lain dianggap absurd dan sia-sia. Ini adalah energi yang luar biasa, dan jika dikelola dengan baik akan menghasilkan manfaat yang luar biasa. Sesungguhnya orang Islam memiliki potensi untuk melakukan sebuah perubahan dunia. Tetapi persoalannya adalah bagaimana cara mengelola energi tersebut agar� menjadi kekuatan yang positif. Salah satu masalah utama adalah ketiadaan leadership di dunia Islam. Karena masalah ini, orang Islam menjadi tercerai-berai, saling bertikai satu sama lain, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak menyukai mereka.

Masalah kedua adalah ketergantungannya terhadap negara-negara Barat. Menurut Perkins (dalam Economic Hit Man), hal ini memang disengaja oleh Amerika agar negara-negara kaya sumberdaya alam (sebagian adalah negara-negara Muslim) menjadi dependan terhadap Amerika. Dengan tingkat ketergantungan yang tinggi, maka secara politis negara-negara Muslim tidak berdaya di hadapan negara-negara Barat.

Ketiga, adalah sistem kapitalisme telah menyusup ke dalam sistem negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara Muslim. Sehingga, sesungguhnya sistem ekonomi yang berkembang saat ini adalah tunggal, dan sistem yang lain adalah varian yang tidak banyak berarti. Dalam sistem kapitalisme ini, kelompok yang dominan adalah yang memiliki modal aktif lebih banyak, yang dalam hal ini adalah negara-negara Barat. Meskipun dari segi sumberdaya alam negara-negara dunia ketiga lebih kaya, namun sebagaimana dinyatakan oleh De Soto, modal-modal tersebut adalah pasif. Akibatnya, negara-negara-negara dunia ketiga menjadi bulan-bulanan dalam proses globalisasi.

Lalu bagaimana seharusnya negara-negara Muslim menghadapi semua ini? Ini adalah pertanyaan besar yang tidak bisa dijawab dalam tulisan singkat ini. Tetapi, mau tidak mau harus ada revitalisasi peran umat Muslim baik secara internal maupun eksternal. Umat Islam harus memperkuat dirinya baik secara ekonomi, politik dan sosial. Pertama-tama, leadership harus dikembangkan dalam komunitas-komunitas Muslim. Pengembangan ini dapat dilalui dengan pendidikan politik yang ada di institusi-institusi politik yang ada. Pengembangan leadership ini harus mengikuti perkembangan jaman, menghindari bahasa kekerasaan, dan inklusif. Karena jika leadership dimulai dengan kekerasaan dan penolakan terhadap kelompok lain, maka mereka akan ditolak terlebih dahulu oleh kelompok lain.

Kedua, memperkuat basis ekonomi, melalui revitalisasi fungsi zakat. Seringkali, zakat hanya dibayarkan pada menjelang hari raya Idul Fitri, dan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Padahal, jika dikelola dengan lebih baik, dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebuh besar, maka modal yang diperoleh dari zakat akan menjadi kekuatan ekonomi umat yang luar biasa. Dengan basis ekonomi yang kuat, ketergantungan terhadap negara-negara Barat diharapkan akan berkurang.

Ketiga adalah memaksimalkan komunikasi dan networking di antara umat Islam di seluruh dunia. Sesungguhnya, Islam telah memberikan fasilitas bertemunya berbagai aliran dalam kelompok Islam di satu tempat dalam satu tahunnya. Dalam hal ini, ibadah haji dapat dimanfaatkan tidak semata-mata untuk ibadah ritual saja, tetapi untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan untuk kemajuan umat Islam. Ketika orang naik haji, diharapkan tidak hanya mendapatkan pahala surgawi, tetapi juga gagasan-gagasan tentang kemajuan Islam. Gagasan seperti ini pernah disampaikan oleh Hasan Hanafi pada tahun 1980 an, namun hingga saat ini tidak pernah mendapatkan sambutan dari kalangan umat Islam.

Peace market: building trust through trade in Ambon

Mon, 06 Mar 2006 04:05:49 GMT

Inside Indonesia, Apr-Jun 2005

When riots broke out in Ambon in January 1999 and spread throughout Maluku, few people predicted the scale of destruction and loss of life. An estimated 5000 people lost their lives, and 700,000 were displaced. One unanticipated effect has been religious segregation, which continues today. Before the riots, Muslim and Christian communities mixed freely. But with segregation, almost all public spheres were divided into two � one for Muslims and one for Christians � in order to prevent further violence (see box).

Uniting the community

After two years of violence and tension, Muslim and Christian grassroots organisations formed the Maluku Bakubae Joint Committee in October 2000. 'Bakubae' is Ambonese Malay for 'reconciliation'. In 2001, this group created three 'peace zones' where trade could be conducted between Muslims and Christians. In Indonesian towns, the market is perhaps the only place where almost everyone goes, and thus a good location to start reconciliation.

In June 2001 the committee opened a market within one of these peace zones. The Bakubae market, as it is known, operated in front of the Ambon Manise Hotel. It began with just three Muslim and three Christian traders. However, the committee's promotion of the market within the surrounding community soon paid off. Christians began to buy from Muslims, and vice versa, without problems � there was even laughter and joking. The Bakubae market offered relatives of different religions a place to meet with each other. The market also created jobs, as small traders were joined by others who had lost their jobs during the riots.

In the beginning, the market was guarded by security forces, but after some days the officers were no longer needed. 'Without security forces here, we conduct our business and socialise,' said one trader.

Christians buy goods not only for their own consumption, but also to sell in the Christian areas. For instance Agus, a Christian trader, buys goods to sell at the Batu Meja Christian market. Through his transactions with his Muslim colleagues at Bakubae, Agus makes about Rp 80,000 (A$ 11) per day.

By early 2004, the situation was improving, and the two communities had several areas where they could meet without segregation. But riots broke out again on 25 April 2004. During this violence, the Bakubae market was burned down. There are indications that this was an attempt to forestall peace in Ambon. Although the riots didn't last long, Ambon became fully segregated again.

Hasim, a Muslim vegetable supplier, remembered working at the Bakubae market. 'We were there together, even though we had different religions. When we were trading at Bakubae, we forgot the riots.' About a month after the riots, however, the Bakubae market re-opened, and now operates at the previous location of the Mardika market.

The Bakubae market has helped to unite people of different religions. During the time the Bakubae market was closed in 2004, Rizal, a Muslim trader, said he maintained communication with Christian traders, and that some had contacted him during the riots, to see how he was.

The Bakubae Joint Committee continues to work to establish peace zones like this, and hopes that they can be extended. As peace spreads, Muslims and Christians can live together again, and begin to put the conflict behind them.

Abubakar Riry (Titian Perdamaian Institute) & Mashudi Noorsalim (Interseksi Foundation)